KOBARNEWS.ID, PANDEGLANG – Program magang bukan sekadar kewajiban akademik yang harus dituntaskan mahasiswa sebelum menyelesaikan studi. Lebih dari itu, magang merupakan ruang pembelajaran untuk menguji pengetahuan, membangun keterampilan, dan mengenal realitas dunia kerja.
Karena itu, pelaksanaan program magang semestinya dirancang secara matang, mulai dari penyampaian informasi, kelengkapan administrasi, hingga penempatan mahasiswa di instansi tujuan. Ketika sejumlah aspek tersebut justru menjadi bahan keluhan, evaluasi perlu dilakukan agar tujuan pembelajaran tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban kampus.
Persoalan ini mencuat di kalangan mahasiswa semester enam STISIP Banten Raya yang tengah menjalani program magang di sejumlah instansi pemerintah dan swasta di wilayah Banten. Keluhan yang muncul meliputi transparansi informasi, toleransi, keterlambatan persiapan, surat rekomendasi magang, serta penempatan yang dinilai tidak sesuai dengan jurusan.
Menanggapi hal tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LPPM) bersama panitia magang menyampaikan klarifikasi. Ketua LPPM menyatakan bahwa pihaknya telah membuka ruang komunikasi sejak sosialisasi program berlangsung.
“Perihal transparansi dan toleransi terhadap mahasiswa, di sini kami sudah memberikan kesempatan. Ketika selesai sosialisasi, bagi mahasiswa yang masih belum memahami terkait program magang dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut, bisa langsung bertanya kepada pihak panitia,” ujarnya.
Baca Juga:
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami persoalan dari sudut pandang penyelenggara. Namun, transparansi dalam program akademik idealnya tidak hanya bergantung pada keberanian atau inisiatif mahasiswa untuk bertanya. Informasi mengenai persyaratan, jadwal, mekanisme pengajuan dokumen, dan sistem penempatan perlu disampaikan secara jelas sejak awal.
Penyampaian informasi yang terbuka juga bukan semata-mata persoalan administratif. Hal itu berkaitan dengan hak mahasiswa untuk memperoleh kepastian dalam menjalani kegiatan akademik. Dengan informasi yang terstruktur, mahasiswa dapat mempersiapkan diri, mengatur kebutuhan administrasi, dan berkoordinasi dengan instansi tujuan tanpa dibayangi ketidakjelasan prosedur.
Persoalan surat rekomendasi magang turut menjadi perhatian. Pihak panitia menegaskan bahwa surat tersebut bukan tidak diberikan, melainkan mahasiswa perlu datang langsung ke kampus dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Baca Juga:
“Perihal surat magang yang tidak diberikan, sebenarnya bukan tidak diberikan. Hanya saja tidak ada mahasiswa yang secara langsung meminta ke panitia. Jika mahasiswa datang ke kampus dan memenuhi persyaratan, pasti akan langsung kami berikan surat magang tersebut,” katanya.
Klarifikasi itu menunjukkan adanya penjelasan dari pihak penyelenggara mengenai mekanisme penerbitan surat. Meski demikian, persoalan tersebut tetap perlu dilihat sebagai bahan evaluasi komunikasi. Apakah prosedur pengajuan sudah disampaikan secara menyeluruh? Apakah persyaratan dan waktu penerbitan telah diinformasikan dengan jelas? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antara mahasiswa dan panitia.
Dalam konteks ini, penyelesaian masalah tidak cukup dilakukan dengan meminta mahasiswa lebih aktif bertanya. Sebaliknya, mahasiswa dan penyelenggara perlu membangun mekanisme komunikasi yang memudahkan kedua belah pihak. Informasi tertulis, jadwal yang pasti, serta saluran pengaduan yang jelas dapat menjadi langkah sederhana untuk mencegah persoalan serupa terulang.
Selain administrasi, relevansi penempatan magang juga patut mendapat perhatian. Ketua LPPM menjelaskan bahwa tujuan program tersebut adalah mempersiapkan mahasiswa agar mengenal dunia kerja secara luas, termasuk peluang berkiprah di luar bidang studi yang ditekuni.
“Meskipun kita dari jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kita juga harus mampu berkembang dan berkiprah di sektor lain di dunia kerja,” ujarnya.
Pandangan tersebut memiliki dasar yang dapat dipahami. Dunia kerja memang membutuhkan kemampuan beradaptasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan kerja sama lintas bidang. Pengalaman di luar disiplin ilmu juga berpotensi memperluas wawasan mahasiswa.
Namun, fleksibilitas penempatan tidak semestinya menghilangkan tujuan utama magang sebagai bagian dari proses pembelajaran. Mahasiswa perlu memperoleh tugas yang jelas, pendampingan yang memadai, serta kesempatan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan bidang studinya.
Artinya, persoalan penempatan tidak cukup dijawab dengan alasan bahwa mahasiswa harus mampu bekerja di berbagai sektor. Perlu ada penjelasan mengenai keterkaitan antara lokasi magang, tugas yang diberikan, dan kompetensi yang hendak dicapai. Jika penempatan lintas bidang dipilih, tujuan pembelajarannya pun harus dirancang agar pengalaman tersebut tetap memberikan manfaat akademik dan profesional.
Keberhasilan program magang juga tidak semestinya hanya diukur dari jumlah mahasiswa yang berhasil ditempatkan di instansi pemerintah atau swasta. Kualitas pengalaman kerja, relevansi tugas, bimbingan dari pihak instansi, serta evaluasi terhadap hasil magang perlu menjadi bagian dari penilaian.
Di sinilah peran kampus dan panitia menjadi penting. Penyelenggara perlu memastikan bahwa program magang bukan sekadar agenda tahunan yang dilaksanakan untuk memenuhi kurikulum, melainkan kegiatan yang benar-benar mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi mahasiswa selama proses berlangsung.
Pada saat yang sama, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengikuti prosedur, memenuhi persyaratan, dan berkomunikasi dengan panitia ketika menemui kendala. Kritik yang disampaikan secara jelas dan berdasarkan pengalaman juga dapat menjadi masukan bagi perbaikan penyelenggaraan program.
Polemik ini seharusnya tidak berhenti pada perbedaan pandangan antara mahasiswa dan panitia. Lebih penting dari itu adalah bagaimana setiap keluhan ditindaklanjuti melalui evaluasi yang konkret, mulai dari perbaikan penyampaian informasi hingga peninjauan mekanisme penempatan.
Pada akhirnya, magang yang berkualitas membutuhkan keterbukaan, kepastian administrasi, dan tujuan pembelajaran yang terukur. Kampus, panitia, mahasiswa, serta instansi penerima magang perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai tanggung jawab masing-masing.
Magang bukan sekadar formalitas untuk mendapatkan pengalaman di luar kampus. Program ini harus menjadi ruang belajar yang memberi nilai tambah bagi mahasiswa. Sebab, keberhasilan magang bukan hanya tentang di mana mahasiswa ditempatkan, melainkan tentang apa yang mereka pelajari, keterampilan yang mereka kembangkan, dan kesiapan yang mereka bawa ketika memasuki dunia kerja. (Red)
